MUSRENBANG Pepesan Kosong

Boyolali. Pelaksanaan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) belum menjadi ruang yang efektif bagi perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hal ini mengemuka dalam diskusi kecil yang diselenggarakan di kantor Forabi (Forum Rakyat Boyolali) saat menerima kunjungan dari World Bank dan PNPM MD Jateng rabu 17 Maret 2010. Hadir dalam diskusi ini Suherman World Bank, Roni PNPM Jateng, Suyatno PADI, Sinam SAKTI, Ribut KPU, Eko Bambang FORABI, Aryoko SPSI dan Parli dari Selo

Menurut Suherman dari World Bank yang beberapa waktu yang lalu mengamati Musrenbangkab Kabupaten Boyolali ruang itu tidak memutuskan program dan anggaran karena waktunya juga singkat. “mana mungkin waktu yang hanya beberapa jam saja bisa memutuskan prioritas program” kata suherman. “pertanyaan berikutnya siapa yang sebenarnya memutuskan program ini masuk dalam RAPBD karena ruang ruang musrenbang tidak memutuskan” imbuhnya.

Perencanaan yang baik seharusnya berbasis pada potensi dan kondisi keuangan daerah, tidak sekedar berandai andai sehingga tidak akan mengundang banyak kekecewaan publik. “ jangan sampai kita sudah berdebat untuk pembangunan yang biayanya tinggi tahu tahu uang kita jauh dari kebutuhan, sehingga perencanaan itu tidak ada manfaatnya” jelas suherman. Hal senada dikemukakan Suyatno bahwa usulan dari musrenbang kecamatan yang masuk ke Musrenbang kabupaten mencapai 700 milyard lebih sedangkan yang bisa didanai enggak lebih dari 120 milyard. “Sedangkan angka 120 ini semua sudah masuk kapling SKPD, lalu apa makna musrenbang? “ tanya suyatno.

Kuatkan DAD
Untuk mewujudkan pembangunan yang berpartisipatif berorientasi pada kesejateraan rakyat, forabi sejak awal pendirianya konsisten bahwa titik awalnya harus dimulai dari Desa. “pada waktu itu kita desakkan agar ada Dana Alokasi Desa minimal 100 juta perdesa agar pembangunan bisa langsung dilakukan oleh masyarakat sesuai kebutuhan” kenang suyatno.

“Namun apa boleh buat, saat ini DAD malah semakin turun karena salah dalam regulasinya” kata sinam. lebih lanjut dia menguraikan bahwa dalam PP 72 tentang desa salah satu sumber ADD adalah 10% dari total DAU dikurangi gaji pegawai, sedangkan faktanya DAU enggak pernah naik tetapi gaji pegawai melambung. “yang paling dirugikan dalam kenaikan gaji pegawai adalah Desa” tegasnya.
Eko bambang setiawan mengatakan bahwa Forabi akan kembali memperjuangkan DAD agar pembangunan di desa bisa lebih baik.
Sedangkan untuk perencanaan menurutnya perlu ada evaluasi bersama agar musrenbang bisa lebih baik. “bagaimana keterlibatan stakeholders pembangunan perlu dipertegas terutama warga miskin” terang eko. Hal lain yang tidak kalah penting perlu ada kejelasan berapa uang yang akan di alokasikan ke masing masing kecamatan. “ nanti warga di kecamatan akan merencanakan sesuai potensi keuangan yang ada bukan seperti sekarang yang muluk muluk?” tegas eko.

Konsolidasi CSO
Ribut menambahkan bahwa Mendorong Pembangunan partisipatif membutuhkan gerakan CSO yang kuat, namun akhir akhir ini memang ada keterlibatan CSO agak melemah. “Forabi harus bangkit dan mengawal proses pembangunan ini” kata ribut. Salah satu cara yang efektif dalam penguatan CSO adalah melakukan diskusi diskusi baik internal maupun melibatkan berbagai pihak.(SMS)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: