ADD turun pelayanan publik terganggu

SRB 10 Desember 2009
Pemerintah Kabupaten Boyolali dirasakan semakin tidak memihak pada pembangunan desa, dikarenakan sejak tahun 2009 ADD (alokasi dana desa) yang diterima oleh desa semakin menurun. Hal ini yang mengemuka dalam Sarasehan mBangun Desa yang digelaar oleh FORABI, PARADE dan Kompip Boyolali di Ruang Kepodang Setda Boyolali tanggal 9 desember 2009. Perasaaan terjadinya ketidak adilan ini diungkap oleh salah satu pembicara Bambang mewakili Paguyuban Kepala Desa. “seharusnya pemkab itu makin memperhatikan desa bukan malah sebaliknya, semakin mengurangi hak hak desa” keluhnya dihadapan forum.

Seperti diketahui bahwa pada tahun 2009 ADD yang seharusnya diterima oleh desa hanya 10 milyard, padahal tahun 2008 sudah mencapai 14 Milyard. Turunnya ADD ini juga telah mengakibatkan terganggunya pelayanan publik di desa. Seperti di katakan Bambang bahwa desa sudah tidak punya greget membangun lagi. “Ya kalau hanya sekitar 25 juta sampai 40 juta yang diterima, lantas kita bisa membangun apa? Faktanya kebutuhan semakin meningkat dan tuntutan layanan masyarakat juga makin meningkat” tegasnya. Lebih lanjutnya Bambang juga mengajak pemerintah untuk bersifat arif menginggat pada tahun 2009 ada kenaikan Gaji Pegawai sejumlah 70 milyard, ” gaji pegawai naik kok hak desa turun, apa ya ini adil? Ungkapnya dengan nada agak marah.

Menanggapi permasalahan turunnya ADD, totok selaku Kabag Pemdes Setda Boyolali mengatakan bahwa ya memang demikian kondisi keuangan Boyolali. ”Kalau menggunakan rumus yang ada di PP 72 tentang desa dan Perda 12 tentang ADD maka hak desa adalah minimal 10% dari DAU setelah dikurangi gaji pegawai” ungkapnya. Padahal kata dia, di Boyolali sudah menggunakan Perda yang menggariskan ADD sebesar 15% dari DAU setelah dikurangi Gaji Pegawai. Namun karena DAU hanya naik sedikir dan gaji pegawai naiknya cukup banyak ya alokasi untuk ADD menjadi berkurang, tambahnya.

Sumber keuangan
Terakait dengan turunnya ADD, Ketua Komisi 1 DPRD Boyolali, Dwi Adi Agung Nugroho mengajak semua pihak untuk mencari akar permasalahanya. ”Kita mencari akar permasalahan artinya kita ada debit dan instalasi. Perda kita tahun 12 menjadi ironis ketika dimunculkannya perda secara nominal menjadi turun, yang salah perdanya atau instalasinya atau sumbernya yang sedikit sehingga menjadi sedikit sekali.” ungkapnya.

Menegaskan apa yang disampaikan oleh Dwi, Roni Budi Sulistyo seorang aktifis NGO di Boyolali mengatakan perluanya penggalian sumber sumber keuangan yang lain seperti alokasi dana dari propinsi. Menurutnya bahwa banyak sekali pajak dan retribusi yang diterima oleh propinsi, untuk itu desa juga memiliki hak untuk mendapatkan dana.”pajak kendaraan motor itu kan yang menarik propinsi, dan pembayarnya kebanyakan juga orang desa, jadi sangat wajar kalau desa mendapatkan haknya secara proporsional” tegasnya. Kemudian roni menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mewujudkan keadilan anggaran untuk desa. ”perlu ada perbaikan anggaran daerah dengan menghilangkan dana aspirasi dewan dan dialihkan langsung ke desa” pinta roni. Selain itu beberapa terobosan peraturan juga diperlukan, ”kalau memang perda 12 malah menghambat akses hak oleh desa kenapa tidak segera kita revisi saja, toh juga tidak ada larangan kalau Boyolali berani menganggarkan lebih besar dari yang diatur PP 72” tegasnya. (dieksin 79)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: