Mari kita Berbenah………..! Pandangan Forabi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boyolali Tahun 2008

Pendahuluan

Komitmen untuk mewujudkan good governance di Boyolali telah tertuang dalam visi misi daerah, artinya bahwa komponen warga Boyolali telah sadar betapa pentingya membangun tata pemerintahan yang baik. Karena dengan pemerintahan yang baik pula bahwa produk produk kebijakan akan lebih mendengarkan berbagai persoalan yang sedang dihadapi warganya. Dalam tulisan pendek ini, forum rakyat boyolali hendak memberikan pandangan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan Boyolali tahun 2008. tulisan pendek ini dimaksudkan sebagai media perenungan untuk mengenal lebih dalam siapa kita dari berbagai sudut pandang.

Partisipasi Demokrasi.

Secara jujur kita katakan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sudah banyak dijabarkan dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Boyolali maupun DPRD. Paling tidak beberapa proses pemutusan kebijakan strategis seperti APBD dan Perda perda telah diselenggarakan Publik Hearing dengan melibatkan masyarakat terkait. Meningkatnya ruang partisipasi ini menjadi modal bagi Boyolali dalam menata kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk membuktikan seberapa penting partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, DPRD Boyolali menggunakan hak inisiatifnya dengan menyusun Ranperda Transparansi dan Partisipasi. Dengan perda ini kedepan diharapkan akan melindungi hak partisipasi masyarakat serta memberikan arah dan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif.

Terobosan Bupati Boyolali untuk melakukan kunjungan langsung masyarakat dengan menginap di perumahan penduduk merupakan hal yang patut di acungi jempol. Dari kegiatan ini telah mampu membuka ruang komunikasi politik antara pejabat dengan rakyat yang selama ini terbekukan oleh ketentuan protokoler. Kebutuhan komunikasi dua arah, sudah pasti tidak dapat tidak dapat terelakkan lagi. Masyarakat tidak boleh hanya dijadikan sebagai penerima pesan, namun hak politik dan kedaulatanya untuk menyuarakan aspirasinya wajib terwadahi melalui saluran komunikasi yang adil. Dengan mengembangkan Tradisi dialog setidaknya akan mengikis kesenjangan komunikasi warga dengan pemerintah.

Legislasi Daerah

Tahun 2008 mungkin adalah tahun yang paling produktif baik bagi pemerintah kabupaten maupun DPRD dalam menginisasi peraturan daerah baik dari sisi jumlah maupun bobot lingkup yang diatur. Setidak ada beberapa perda maupun ranperda yang menurut forabi cukup progresif yakni:

  1. Perda Alokasi Dana Desa

  2. Perda Lingkungan Hidup

  3. Perda Pendidikan

  4. Ranperda Kesehatan

  5. Perda Transparansi dan Partisipasi

  6. Pendirian Tower

  7. Ranperda tentang pengelolaan Aset Daerah

  8. dll

Dari sekian perda baik yang sudah disahkan maupun dalam pembahasan, juga ,melibatkan stakeholder terkait baik dari proses penyusunan naratif akademik maupun draftingnya. Ini merupakan langkah yang bagus bagi perkembangan demokratisasi di Boyolali.

Pelayanan Publik

  1. Pendidikan

Amanat konstitusi tentang 20 % anggaran baik APBD maupun APBN untuk pendidikan mengandung maksud bahwa bangsa ini menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini pendidikan hanya menjadi milik mereka yang bekantong tebal karena bagi orang miskin pendidikan adalah mimpi yang sulit diwujudkan. Oleh karenanya amanat konstitusi ini memberikan arah bahwa kedepan bangsa ini harus menjadi bangsa yang cerdas. Semua warganya tanpa pandang bulu, bisa memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Negara punya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara cuma cuma. Hal ini ditegaskan dalam (international covenant on economic social and culture right) yang sudah diratifikasi di indonesia melalui Undang – Undang no 11 tahun 2005.

Bagaimana dengan pemkab Boyolali? Apakah sudah menganggarkan sesuai dengan konstitusi? Melihat tahun 2008 anggaran pendidikan di Boyolali masih jauh dari mandat konstitusi.

Meihat dokumen APBD 2008 Boyolali, urusan wajib pendidikan pada Dinas Pendidikan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2008 sebesar Rp. 328.058.572.000,- atau 41,58 % dari total APBD 2008. akan tetapi dari anggaran tersebut sebanyak Rp. 258,107,105,000,- atau 78% diperuntukkan untuk pembayaran gaji aparatur sebagai Belanja Tidak Langsung. Sehingga hanya tersisa Rp. 69,951,467,000 atau 22% untuk Belanja Langsung atau hanya 8,8% dari APBD. Belum lagi didalamnya juga masih banyak pos pos belanja aparatur. Artinya memang sangat kecil sekali anggaran untuk sektor pendidikan yang sudah secara tegas teramanatkan dalam konstitusi.

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan masih sebatas pada penangganan fisik semata, dan anggapan baik oleh pelaku pendidikan maupun masyarakat bahwa perkembangan fisik sebagai langkah maju sehingga banyak hak hak anak yang terlupakan. Meskipun peningkatan mutu pendidik sudah cukup banyak dilakukan tetapi masih banyak yang belum layak di sebut sebagai pendidik. Ada banyak yang menjadi pendidik hanya karena alasan “daripada menganggur”. Ini merupakan petaka bagi dunia pendidikan. Pendidikan pun masih sebatas pada pendidikan dasar, tetapi untuk “golden age” atau masa keemasan bagi anak malah tidak banyak diperhatikan oleh pemerintah. Seyogyanya pendidikan anak usia dini juag menjadi tanggung jawab pemerintah dengan dukungan program dan pendanaan yang cukup.

  1. Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan naiknya angka harapan hidup adalah idaman dari semua lapisan masyarakat. Dalam tahun 2008 ini setidaknya Boyolali masih di bayangi dengan kasus cikungunya, demam berdarah dan antrax. Beberapa penyakit ini selain antraks, memang termasuk sering hadir di Boyolali. Untuk itu perlu dibangun sistem penanggulangan terpadu baik dari sisi informasinya, pengobatannya, dan yang penting adalah tindak pencegahan dan antisipasinya. Pengembangan sistem informasi kesehatan bisa dilakukan dengan penguatan partisipasi masyarakat.

Boyolali sendiri tidak cukup mengalokasikan anggaran pada sektor kesehatan walaupun ancaman penyakit di Boyolali cukup tinggi. Padahal selain untuk melayani orang sakit, sebenarnya pemkab punya tanggung jawab bagaimana masyarakat tetap sehat dengan penguatan pola hidup yang sehat pula.

Upaya upaya yang memiliki perspektif keberpihakan pada kaum miskin nampak dilakukan oleh dinas kesehat melalui program pelayanan publik seperti;

  1. Program Upaya kesehatan masyarakat,

  2. Program Perbaikan gizi masyarakat, dan

  3. Program Pengembangan lingkungan sehat

  4. Program Pencegahan penyakit menular

  5. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Namun demikian upaya progresif ini tidak didukung dengan pengalokasian anggaran yang cukup. Maka hampir bisa dipastikan masyarakat tidakakan terjangkau oleh layanan pemerintah yang sebenarnya cukup visioner ini.

Program kegiatan

Anggaran

Program Upaya kesehatan masyarakat 2,255,323,000
Program Perbaikan gizi masyarakat 186,985,700
Program Pengembangan lingkungan sehat 327,719,300
Program Pencegahan penyakit menular 469,010,000
Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin 17,935,000

  1. Pertanian

Salah satu hal yang paling dramatis pada tahun 2008 ini kelangkaan pupuk terjadi di semua wilayah kabupaten Boyolali. Pada akhirnya banyak tanaman petani yang tidak maksimal pertumbuhannya karena pada saat harus di pupuk tidak tersedia pupuk. Seharusnya pemerintah tanggap, karena persoalan pupuk hampir terjadi setiap tahun tapi tidak ada upaya yang dapat mengatasi permasalahan ini. Banyakya pengecer yang menjual pupuk bersubsidi jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) juga tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Di beberapa wilayah di Boyolali, harga pupuk urea bisa mencapai Rp. 150.000,00/50Kg, namun karena keterdesakan kebutuhan untuk memupuk, berapapun harganya tetap saja di beli oleh petani.

Ketidak sigapan pemerintah mengatisipasi pupuk ini tentu menggangu usaha pertanian yang digeluti kaum tani di Boyolali. Padahal pupuk ini kan kebutuhan rutin , dimana setiap musim akan menjumpai hal yang serupa. Kelemahan pengelolaan peredaran pupuk di Boyolali

  1. Belum adanya peta kebutuhan pupuk diwilayah boyolali

  2. pemkab tidak menyiapkan dengan baik GAPOKTAN(Gabungan Kelompok Tani ) tiap desa sebagai basis peredaran pupuk dilapangan. Proses pembentukan yang instan juga mengkibatkan kinerja Gapoktan tidak sesuai dengan kebutuhannya

  3. Buruknya sistem pengawasan peredaran pupuk yang mengakibatkan pengecer menjual dengan harga yang jauh dari HET yang ditentukan.

  4. Sistem pertanian yang hanya memikirkan aspek produksi dan mengesampingkan fungsi fungsi ekologi mengakibatkan penggunaan pupuk anorganik sangat tinggi.

Hal ini akan menjadi kasus rutin manakala pola penangganannya masih selalu sama dan tidak ada langkah langkah strategis untuk keluar dari kondisi semacam ini.

  1. Perburuhan

Kebijakan upah minimum kabupaten di boyolali dirasakan cukup menggembirakan oleh Buruh, dan dalam hal ini Pemkab juga memberikan ruang yang cukup berimbang pada stake holders perburuan dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten melalui institusi Dewan Pengupahan. Dewan yang dibentuk atas SK Bupati ini merepresentasikan unsur buruh, penguasaha, LSM dan Pemerintah. Dan dari buruh sendiri diwakili dari SPSI dan SPN. Dengan demikian ruang partisipasi dalam kebijakan perburuhan sudah mulai terbuka. Tinggal bagaimana kemudian mengoptimalkan fungsi dari institusi partisipasi ini.

Hal yang paling menghantam ketenangangan kaum buruh di tahun 2008 adalah lahirnya SKB 4 menteri yang memberi keluasaan bagi pengusaha untuk menunda kenaikan upah buruh, namun demikian juga tidak secara tegas di tolak pemkab Boyolali. Jelas bahwa sekarang buruh dalam ancaman besar PHK akibat krisis global, namun ini juga tidak membuat pemkab untuk lebih gesit mengatisipasi PHK masal dengan mengeluar kebijakan perlindungan bagi buruh.

  1. Seni budaya

perhatian Pemkab Boyolali untuk pengembangan kesenian rakyat telah mendorong para pelaku seni untuk giat berkreasi. Beberapa kegaitan yang diselenggarakan oleh Pemkab terbukti mendapat tanggapan hangat baik bag pelaku maupun penikmat seni. Salah satu diantaranya adalah pentas rutin di Joglo mandala wisata selo. Dalam pentas ini berbagai seni jalanan seperti reog, kuda lumping, keprajuritan serta berbagai kelompok lainnya saling unjuk kebolehan.

Namun demikian, bahwa kesenian seperti kethoprak, wayang orang dan seni panggung lainnya belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal Boyolali kaya akan berbagai jenis seni pangung yang juga berpotensi menjadi ikon wisata Boyolali.

  1. Perempuan

Perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran dan HAK sudah sejak lama digencarkan baik oleh kelompok kelompok perempuan progresif maupun aktifis-aktifis perempuan lainnya. Pemahamaan nilai nilai kesetaraan yang sejak RA Kartini suarakan sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan kasus kasus seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) masih sering kita jumpai di berbagai media masa. Kemudian kiprah perempuan di bidang politik masih banyak mendapatkan tantangan yang tidak sedikit.

Ihtiar pemerintah kabupaten Boyolali untuk menangani persoalan perempuan dengan membentuk Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan merupakan langkah yang tepat. Namun demikian sampai saat ini peran dari SKPD ini dalam pengarusutamaan Gender belumlah optimal. Selain dukungan pendanaan yang minim, transfer pemahaman tentang gender sendiri juga masih minim dilakukan. Akibatnya SKPD ini belum banyak memberikan kontribusi bagi gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak haknya.

  1. Bakul dan UKM

Kasus di Boyolali pada tahun2008 adalah rencana pembangunan TOSERBA yang berada di depan pasar Boyolali. Anehnya tanpa mengantoongi ijin, toserba ini sudah memulai pembangunannya walaupun akhirnya terhenti sampai saat ini. Ketegasana sikap pemkab ini selayaknya mendapatkan penghargaan karena memang ini ancaman bagi bakul bakul kecil dan keberadaan pasar tradisional. Boyolali harus memiliki mekanisme dan regulasi yang jelas yang mengatur tentang per-pasar-an karena kedepan tantangan persaingan usaha tentu akan semakin keras. Dan jelas bakul-bakul kecil sedikit modal dan akses lainnya akan sulit menghadapi pengusaha besar yang didukung oleh akses yang luas.

Permasalahan lain adalah pasar Boyolali yang pembangunannya berlarut – larut. Padahal pedagang sudah cukup lama di pasar darurat dan tentu ini mempengaruhi pendapatannya. Pemkab terkesan lamban dalam membangun kembali pasar dan sampai saat ini belum jelas kapan akan dibangun. Terlepas dari segala pro kontra yang ada, terlepas dari segala kepentingan yang beragam tetapi seharusnya dengan arif pemkab memperhatikan kepentingan pedagang. Kalau di biarkan berlarut – larut bukan tidak mungkin pasar ini akan masuk wilayah pertarungan politik apalagi ini menjelang pemilu. Nah kalau demikian,kasihan pedagang kan!

  1. Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan adalah kebutuhan yang tidak bisa dielakkan lagi disaat kegiatan ekonomi telah mengancam keberlangsungan ekosistem. Beberapa kasus yang paling menonjol di Boyolali adalah pengambilan dalam tanah dan penggalian pasir. Untuk kegiatan penambangan pasir sendiri sampai saat ini masih banyak yang beroperasi di Boyolali khususnya di lereng gunung merapi. Kalau hal ini tetap didiamkan bukan tidak akan mungkin akan semakin memperparah kondisi lingkungan dan mengancam kehidupan manusia di masa mendatang.

Untuk pengambilan air dalam tanah, seakan tidak banyak dihiraukan oleh pemerintah. Padahal dari pengamatan singkat forabi, banyak pabrik pabrik besar yang mengambil air dengan jumlah yang besar. Sebagai contoh PT CJDW (Central Java Dringking Water) yang berlokasi di desa Kopen, Teras, Boyolali yang memproduksi air minum dalam kemasan. Perusahaan ini mengambil air dengan titik pengeboran yang cukup banyak, padahal tidak jelas juga apakah yang diambil air permukaan atau benar benar air bawah tanah. Dengan demikian warga sekitar pelan pelan akan terancam kebutuhan airnya.

Lahirnya Perda lingkungan langkah awal untuk konservasi lingkungan, kendati pada tingkatan isi belum banyak hal yang bersifat progresif. Akan tetapi niatan untuk memperbaiki lingkungan yang tertuang dalam proses penyusunan perda perlu dipupuk kembali sehingga menjadi sebuah gerakan kesadaran tentang lingkungan. Sebagaimana kata bijak yang mengatakan bahwa “alam ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu” hendaknya menjadikan motivasi bagi semua pihak sesuai dengan kapasitas dan potensinya untuk berbuat yang terbaik bagi alam, minimal tidak merusak alam.

  1. Pembangunan Desa

Desa sebagai soko guru pembangunan, telah banyak berbenah jika dibandingkan dengan kondisi sosial politik desa semasa orde baru. Upaya – upaya menuju kemandirian desa melalui pengalokasian Dana Alokasi Desa telah banyak merangsang proses pembangunan di Desa. Desa tidak sekedar sebagai pelaksana perintah dari pemerintah diatasnya, tetapi sudah mulai berkembang inovasinya.

Karena berbagai kondisi, latar belakang dan SDM di desa maka DAD tidak semua bisa dijalankan dengan baik. Misalnya dalam penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) masih banyak desa yang belum bisa menyusun secara benar dan sistematis. hal ini bukan semata mata karena ketidakmampuan secara administratif, tetapi bahwa pola pembangunan sebelumnya yang menganut madzab sentralistik telah meluluhlantakkan kreatifitas dan kemandirian desa. Belum lagi menurut beberapa aparat desa bahwa pola pendampingan DAD saat ini juga kurang efektif, disamping secara kuantititas fasilitatornya tidak banyak, intensitas kunjungan fasilitator di desa juga sangat minim.

Disahkannya perda DAD/ADD pada tahun 2008 ini sebenarnya bukan sekedar berbicara pada nominal berapa jumlah DAD yang akan diterima atau dialokasikan dalam APBD. Tetapi didalamnya terkandung maksud bahwa ada pengakuan akan otonomi desa. Untuknya, DAD kedepan harus mampu membawa desa menuju kemandiriannya dan tentu menjadi jembatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Anggaran dan Penganggaran Daerah

Tahun ini belum ada Perubahan progresif dalam penggaraaan daerah, alokasi anggaran mayoritas masih tersedot dalam belanja tak langsung dan belanja pegawai. Dan sedikit belanja belanja yang memang teralokasikan pada upaya peningkayan kualitas layanan publik terutama pada penanggulagan kemiskinan. Padahal komitmen penanggulangan kemiskinan sudah tertuang dalam RPJMD dan Boyolali juga terikat dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang secara progresif akan melakukan pengurangan jumlah penduduk miskin.

Minimnya alokasi anggaran untuk warga terutama pada penanggulangan kemiskinan menurut forabi dipengaruhi oleh:

  1. Masih borosnya pengalokasian anggaran pada pembelanjaan barang dan jasa

  2. Terlalu beratnya beban anggaran untuk belanja pegawai

  3. Dokumen penanggulangan kemiskinan tidak banyak dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun program dan Anggaran SKPD.

  4. Perencanaan yang dijalankan seperti musrenbang tidak memberikan ruang bagi kelompok miskin untuk bisa terlibat.

Dalam proses penggaran daerah, keterlibatan masyarakat sudah mulai nampak terutama pada pembahasan KUA (Kebijakan Umum APBD) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan pembahasan RAPBD di DPRD. namun untuk hal yang paling esensial tetap saja masih menjadi miliki Tim Anggaran Eksekutif seperti dalam Pembahasan RAPBD yang merupakan kompilasi dari RKA SKPD.

Hal lain adalah akses dokumen perencanaan seperti RAPBD yang sangat mepet dengan waktu pembahasan membuat kalangan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menalaah dokumen secara mendalam. Tetapi semangat transparansi yang pemerintah dan DPRD lakukan perlu dipupuk lagi, agar kedepan warga Boyolali semakin mudah mengakses dokumen penganggaran sehingga meningkat pula kesadaran hak warga terhadap anggaran publik.

Rekomendasi

Semangat perubahan pemkab Boyolali untuk menata kembali sendi sendi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah mulai nampak. Tetapi program – program progresif pro rakyat masih minim dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD. Ketimpangan APBD antara belanja pegawai dan belanja untuk masyarakat perlu segera diselesaikan. Dari beberapa kondisi dan permasalahan diatas maka kami Forum Rakyat Boyolali, merekomendasikan kepada Pemkab Boyolali untuk:

  1. Segera menetapkan perda partisipasi mayarakat dalam kebijakan daerah.

  2. Menyusun kerangka logis dalam penanggulangan kemiskinan di Boyolali dengan Mengkaji Kembali SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah).

  3. Percepatan perwujudan anggaran yang berpihak pada kaum miskin (pro poor budget) dengan segera melakukan effisiensi anggaran pada belanja – belanja barang dan jasa.

  4. Membangun sistem peredaran pupuk yang transparan dan adil, sehingga kedepan tidak akan lagi ada kelangkaan pupuk.

  5. Memberikan proteksi bagi kaum buruh yang rentan menjadi korban PHK.

  6. Memperkuat tradisi dialog antara pemerintah dengan warga baik yang berbasis sektoral maupun terirotial.

  7. Meningkatkan pemahaman Gender bagi seluruh aparat pemerintah dan warga Boyolali dengan didukung oleh program – program pengarusutamaan Gender.

  8. Rebitalisasi pasar pasar tradisional

  9. mengatud pedagang pasar dengan PKL sehingga tercipta iklim perdagangan yang adil dan nyaman bagi semua.

  10. segera menghapus sistem buruh kontrak di Boyolali

Penutup

Demikian catatan singkat forabi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Boyolali pada tahun 2008. Tentu ini hanya dari kacamata yang kecil untuk memandang ragam masalah dan berabagai perubahan sosial politik di Boyolali. Tetapi paling tidak akan menjadi stimulus bagi berkembangnya budaya kritik oto kritik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menganut faham demokrasi. Tahun 2009 kedepan harus ada keyakinan dari semua pihak bahwa akan ada perubahan yang signifikan dalam pembangunan walaupun semua perhatian tersita pada proses politik pemilu. Dan perubahan itu hanya akan diwujudkan dengan kebersamaan.

Boyolali 27 Desember 2008

Badan Pekerja Forum Rakyat Boyolali

Eko Bambang Setiawan

(Koordinator Forabi/ Kaukus Seni Budaya)

Sasanti Rahayuningtyas

(Sekjen Forabi/ Kaukus Bakul & UKM)

Suwardi

(Koord. Kaukus Tani)

Tugiman

(Koord. Kaukus Buruh)

Titin Sulistyowati

(Koord. Kaukus Pendidikan)

Dwi Prasetyowati

(Koord. Kaukus Perempuan )

Sunardi

(Koord Kaukus Pembaruan Desa)

Warsono

(Koord. Kaukus Lingkungan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: