APBD Harus Sejahterakan Rakyat! Tangguhkan Kenaikan Gaji PNS ……..!

<

Anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang orientasinya tidak lain adalah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat (Abedian & Samuel)

Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasal UUD 1945 mengamanatkannya secara eksplisit kewajiban dan peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Proses pemenuhan hak dasar warga tentunya tidak akan lepas dengan sistem dan alokasi anggaran negara (APBN dan APBD) yang adil bagi rakyatnya. Dalam perspektif hak asasi manusia, bahwa hak merupakan hal yang tak terpisahkan bahwa semua orang lahir dengan hak yang sama (hak asasi tidak bisa diambil maupun diserahkan sifatnya melekat), sifat hak yang universal [semua orang memiliki hak yang sama dimanapun dan sepanjang waktu]. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa ada upaya yang sungguh sungguh untuk memberikan layanan yang optimal dan alokasi anggaran yang adil sehingga kesejahteraan rakyat cepat terwujud.

Namun demikian apakah RAPBD Boyolali tahun 2009 ini sudah memenuhi prinsip prinsip penghormatan hak rakyat?

No

Uraian

RAPBD

Perubahan 2008

RAPBD

2009

selisih

%

1

DAU

583.501.406.000

586.029.140.000

2.527.734.000

0,43

2

Belanja Pegawai (Belanja Tak Langsung)

470.374.788.000

549.480.353.000

79.105.565.000

16,82

3

Belanja Langsung

290.723.572.000

221.417.964.000

(69.305.608.000)

23,84

Sumber : RAPBD Kabupaten Boyolali tahun 2008 dan RAPBD Kab Boyolali tahun 2009

Data diatas menunjukan bahwa RAPBD Boyolali tahun 2009 tidak berpihak pada rakyat banyak dengan mengesampingkan azas keadilan. Seharusnya kesulitan ekonomi saat ini bisa kita pikul bersama, tetapi ternyata belanja langsung tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 2008 telah berkurang sebesara Rp. 69.305.608.000,00 atau setara dengan 23,84%. Ironisnya justru telah terjadi kenaikan belanja pegawai yang cukup fantastis yakni sebesar Rp. 79.105.565.000,00 atau setara dengan 16,82%.

Untuk itu Forum Rakyat Boyolali menuntut kepada Pemkab Boyolali dan DPRD :

1. Melakukan penangguhan kenaikan gaji pegawai pada tahun 2009 karena dengan naiknya belanja pegawai telah mengurangi pos belanja langsung. Dengan demikian maka akan sangat mengurangi program pelayanan publik terutama pada penanggulangan kemiskinan yang jelas jelas telah menjadi komitmen pemkab Boyolali. Kenaikan gaji PNS saat ini sangat melukai hati rakyat karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang carut marut, petani kesulitan pupuk, buruh terancam PHK akibat krisis global dan juga minimnya pendapatan daerah. Kalau hal ini tetap dipaksakan maka APBD 2009 ini jelas jelas menjadi bagian dari alat PEMISKINAN rakyat Boyolali.

2. Segera melakukan kajian rasionalitas kebutuhan PNS, apakah memang benar boyolali membutuhkan penambahan pegawai atau tidak. Karena pada kenyataannya semakin bertambahnya pegawai jelas jelas telah memperberat beban anggaran daerah sedangkan belum bisa dibuktikan apakah kinerjanya sudah setimbang dengan jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan.

3. Segera melakukan efisiensi penggunaan anggaran terutama pada proses pengadaan barang dan jasa.

Demikian hal ini disampaikan dengan harapan masyarakat Boyolali akan lebih sejahtera melalui pengelolaan APBD yang

Boyolali 3 Desember 2008

BADAN PEKERJA

FORUM RAKYAT BOYOLALI (FORABI)

Eko Bambang Setiawan

Koordinator

Satu Balasan ke APBD Harus Sejahterakan Rakyat! Tangguhkan Kenaikan Gaji PNS ……..!

  1. tarjo mengatakan:

    Opo iki

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: