MUSRENBANG Pepesan Kosong

Maret 22, 2011

Boyolali. Pelaksanaan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) belum menjadi ruang yang efektif bagi perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hal ini mengemuka dalam diskusi kecil yang diselenggarakan di kantor Forabi (Forum Rakyat Boyolali) saat menerima kunjungan dari World Bank dan PNPM MD Jateng rabu 17 Maret 2010. Hadir dalam diskusi ini Suherman World Bank, Roni PNPM Jateng, Suyatno PADI, Sinam SAKTI, Ribut KPU, Eko Bambang FORABI, Aryoko SPSI dan Parli dari Selo

Menurut Suherman dari World Bank yang beberapa waktu yang lalu mengamati Musrenbangkab Kabupaten Boyolali ruang itu tidak memutuskan program dan anggaran karena waktunya juga singkat. “mana mungkin waktu yang hanya beberapa jam saja bisa memutuskan prioritas program” kata suherman. “pertanyaan berikutnya siapa yang sebenarnya memutuskan program ini masuk dalam RAPBD karena ruang ruang musrenbang tidak memutuskan” imbuhnya.

Perencanaan yang baik seharusnya berbasis pada potensi dan kondisi keuangan daerah, tidak sekedar berandai andai sehingga tidak akan mengundang banyak kekecewaan publik. “ jangan sampai kita sudah berdebat untuk pembangunan yang biayanya tinggi tahu tahu uang kita jauh dari kebutuhan, sehingga perencanaan itu tidak ada manfaatnya” jelas suherman. Hal senada dikemukakan Suyatno bahwa usulan dari musrenbang kecamatan yang masuk ke Musrenbang kabupaten mencapai 700 milyard lebih sedangkan yang bisa didanai enggak lebih dari 120 milyard. “Sedangkan angka 120 ini semua sudah masuk kapling SKPD, lalu apa makna musrenbang? “ tanya suyatno.

Kuatkan DAD
Untuk mewujudkan pembangunan yang berpartisipatif berorientasi pada kesejateraan rakyat, forabi sejak awal pendirianya konsisten bahwa titik awalnya harus dimulai dari Desa. “pada waktu itu kita desakkan agar ada Dana Alokasi Desa minimal 100 juta perdesa agar pembangunan bisa langsung dilakukan oleh masyarakat sesuai kebutuhan” kenang suyatno.

“Namun apa boleh buat, saat ini DAD malah semakin turun karena salah dalam regulasinya” kata sinam. lebih lanjut dia menguraikan bahwa dalam PP 72 tentang desa salah satu sumber ADD adalah 10% dari total DAU dikurangi gaji pegawai, sedangkan faktanya DAU enggak pernah naik tetapi gaji pegawai melambung. “yang paling dirugikan dalam kenaikan gaji pegawai adalah Desa” tegasnya.
Eko bambang setiawan mengatakan bahwa Forabi akan kembali memperjuangkan DAD agar pembangunan di desa bisa lebih baik.
Sedangkan untuk perencanaan menurutnya perlu ada evaluasi bersama agar musrenbang bisa lebih baik. “bagaimana keterlibatan stakeholders pembangunan perlu dipertegas terutama warga miskin” terang eko. Hal lain yang tidak kalah penting perlu ada kejelasan berapa uang yang akan di alokasikan ke masing masing kecamatan. “ nanti warga di kecamatan akan merencanakan sesuai potensi keuangan yang ada bukan seperti sekarang yang muluk muluk?” tegas eko.

Konsolidasi CSO
Ribut menambahkan bahwa Mendorong Pembangunan partisipatif membutuhkan gerakan CSO yang kuat, namun akhir akhir ini memang ada keterlibatan CSO agak melemah. “Forabi harus bangkit dan mengawal proses pembangunan ini” kata ribut. Salah satu cara yang efektif dalam penguatan CSO adalah melakukan diskusi diskusi baik internal maupun melibatkan berbagai pihak.(SMS)


Lahan Desa Sempu laku 154 juta

Maret 14, 2011

Boyolali. Sekitar limapuluhan warga sempu, kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali mengikuti proses lelang tanah kas desa yang diselenggarakan di Balai Desa Sempu, Sabtu 12 Maret 2010. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti setiap tahapan lelang untuk berkompetisi mendapatkan lahan garapan.

proses lelang

lelang kas desa sempu


Suyatna, Kepala Desa Sempu diawal sambutannya mengatakan proses lelang ini diselenggarakan dengan didahului oleh pengumuman yang ditempel di tempat – tempat strategis di desa sempu. “Semua warga Desa Sempu berhak mengikuti proses lelang ini tanpa kecuali” tandas pak kades. Lebih lanjut beliau menguraikan tata tertib dalam pelaksanaan lelang seperti, pelelang diutamakan warga desa sempu, lelang dilakukan dengan proses penawaran tertutup. “Bagi pelelang cukup menuliskan penawarannya dalam kertas kemudian dimasukan dalam kotak yang sudah tertulis lokasi lahan” tegasnya.

Namun meskipun sudah menjadi penawar tertinggi belum tentu bisa memenangkan lelang, pasalnya panitia lelang menetapkan syarat bagi pemenang harus menyetor uang muka sebesar 10% dari harga jadi. Jika penawar tertinggi pertama tidak bisa membayar 10% pada saat itu juga, pemenangnya jatuh ke penawar tertinggi kedua.

Banyak peminat
Panitia memberikan waktu 30 menit kepala para pelelang untuk memasukan surat penawarannya ke tiap tiap kotak yang sudah di sediakan panitia. “kami hanya memberikan waktu 30 menit, setelah itu segera kami tutup untuk dibacakan penawarannya” kata pak Probo mewakili panitia lelang. Waktu yang pendek ini dimanfaatkan betul oleh para peserta lelang memberikan penawaran sambil melihat sebarapa banyak penawar di setiap bidang lahannya.

Satu demi satu dari 15 kotak dibuka, lahan bekas bengkok kades yang luasnya sekitar 5 Ha ditawar oleh 9 (sembilan) orang dengan penawaran tertinggi 40 juta rupiah, sedangkan penawaran terendahnya 34 juta. Namun karena penawar tertinggi mengundurkan diri maka harga jadinya 36 juta.

Lahan bekas bengkok Kadus (Kepala Dusun) V (lima) terjadi persaingan yang cukup sengit, bahkan penawar di lahan ini terbanyak jika dibandingkan dengan lahan lahan yang lain. Sebanyak 17 (tujuhbelas) orang beradu keberuntungan untuk mendapatkan lahan ini. “ kayaknya ini lahan yang paling cantik, pelamarnya paling banyak” celetuk salah satu peserta lelang diikuti gelak tawa peserta yang lain.

Setelah penetapan pemenang maka para pemenang kemudian menghadap ke bendahara lelang untuk membayar uang muka 10% sesuai dengan tatib.

Lelang tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun kemarin, kalau pada tahun 2010 pendapatan lelang sebesar Rp 145.008.000,00, tahun ini mencapai Rp 154.761.000,00. “Alhamdulillah tahun ini meningkat 9,75 juta” kata Parjo Bendahara Panitia Lelang yang juga menjabat Kadus I Derasan. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa proses pelunasannya akan dilakukan sampai 3 bulan mendatang “ jika sampai 3 (tiga) bulan tidak melunasi maka akan dialihkan ke penawar dibawahnya” pungkasnya. (sms)


PAUD Pentingkah?

Januari 11, 2010

SRB 2 Desember 2009
Perkembangan PAUD pada dewasa ini memang cukup pesat jika dibandingkan dengan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu. Menurut berbagai sumber bahwa usia 0 – 4 tahun merupakan usia emas bagi pertumbuhan anak sehingga usia ini tidak boleh disia siakan. Hal ini terungkap dalam sebuah dialog yang diselenggarakan oleh forum rakyat boyolali dan Kompip Boyolali di ruang garuda setda boyolali kemarin. Tumbuh suburnya lembaga PAUD di Boyolali menurut Titin Sulistyowati merupakan tuntutan kebutuhan pendidikan dari masyarakat. “kalau dulu anak hanya sekolah mulai SD kemudian ditambah TK, maka sekarang ada PAUD, ini merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindarkan” kata titin mengawali diskusi.

Dialog yang dihadiri oleh beberapa pegiat PAUD, LSM dan Dinas ini mendatangkan dua narasumber yaitu ketua HIMPAUDI Jateng Dedi andrianto dan Hartono dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupateb Boyolali.

Deddy menyampaikan bahwa Membangun anak-anak ibarat membangun pondasi yang ada dibawah tertutup penting tapi tidak kelihatan. “Karena tidak kelihatan kadang pemerintah tidak paham. SD ibarat tiang penyangga, dinding di SMP dan atap Di SMA. Kita sering lupa membangun atap.” Tutur deddy. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hidup dan matinya pendidikan tergantung juga kerja keras smua pihak.

Menurut pak Hartono dari Disdikpora bahwa masa emas perkembangan merupakan dasar penguatan otak pemimpin yg berkompetensi tinggi. Untuknya Boyolali juga sudah melakukan beberapa aktfitas mendukung PAUD “ kita juga sudah melakukan serangkain kegiatan untuk mendukung perkembangan PAUD, tetapi karena anggaran terbatas maka tidak semua bisa dilayani” ungkapnya. “Pemerintah Daerah sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kerelawanan dari para pengelola PAUD, dan kalau nanti anggaran 20% pendidikan terealisasi maka sangat dimungkinkan PAUD juga akan diperhatikan lebih serius” imbuhnya.

Kemandirian
Deddy justru tidak sepakat kalau semua kemudian bergantung pada anggaran, “kalau semua tergantung anggaran Pemerintah maka PAUD akan behenti, mari kita optimalkan semua potensi yang ada untuk perkembangan PAUD” tegasnya kepada peserta. Dia mencontohkan di Klaten bahwa PAUD bisa didukung oleh PNPM, atau bahkan dengan peluang CSR –coorporate social responsibility- PAUD bisa dijalankan. “jangan dilupakan bahwa disekeliling kita juga banyak warga yang memiliki kepedulian tetapi belum kita sapa, mereka bisa kok mendukung kita” sambungnya.

Menyambut yang disampaikan deddy, Guritno dari Dewan Pendidikan menyampaikan bahwa besar dan kecilnya anggaran kadang tidak sebanding dengan out put yang dihasilkan. “kalau tidak ada perencaaan yang matang belum tentu anggaran yang banyak belum tentu berkorelasi positif” terangnya. Lebih lanjut dia mengatakan perlu ada visi yang jelas untuk memajukan PAUD. tn


ADD turun pelayanan publik terganggu

Januari 11, 2010

SRB 10 Desember 2009
Pemerintah Kabupaten Boyolali dirasakan semakin tidak memihak pada pembangunan desa, dikarenakan sejak tahun 2009 ADD (alokasi dana desa) yang diterima oleh desa semakin menurun. Hal ini yang mengemuka dalam Sarasehan mBangun Desa yang digelaar oleh FORABI, PARADE dan Kompip Boyolali di Ruang Kepodang Setda Boyolali tanggal 9 desember 2009. Perasaaan terjadinya ketidak adilan ini diungkap oleh salah satu pembicara Bambang mewakili Paguyuban Kepala Desa. “seharusnya pemkab itu makin memperhatikan desa bukan malah sebaliknya, semakin mengurangi hak hak desa” keluhnya dihadapan forum.

Seperti diketahui bahwa pada tahun 2009 ADD yang seharusnya diterima oleh desa hanya 10 milyard, padahal tahun 2008 sudah mencapai 14 Milyard. Turunnya ADD ini juga telah mengakibatkan terganggunya pelayanan publik di desa. Seperti di katakan Bambang bahwa desa sudah tidak punya greget membangun lagi. “Ya kalau hanya sekitar 25 juta sampai 40 juta yang diterima, lantas kita bisa membangun apa? Faktanya kebutuhan semakin meningkat dan tuntutan layanan masyarakat juga makin meningkat” tegasnya. Lebih lanjutnya Bambang juga mengajak pemerintah untuk bersifat arif menginggat pada tahun 2009 ada kenaikan Gaji Pegawai sejumlah 70 milyard, ” gaji pegawai naik kok hak desa turun, apa ya ini adil? Ungkapnya dengan nada agak marah.

Menanggapi permasalahan turunnya ADD, totok selaku Kabag Pemdes Setda Boyolali mengatakan bahwa ya memang demikian kondisi keuangan Boyolali. ”Kalau menggunakan rumus yang ada di PP 72 tentang desa dan Perda 12 tentang ADD maka hak desa adalah minimal 10% dari DAU setelah dikurangi gaji pegawai” ungkapnya. Padahal kata dia, di Boyolali sudah menggunakan Perda yang menggariskan ADD sebesar 15% dari DAU setelah dikurangi Gaji Pegawai. Namun karena DAU hanya naik sedikir dan gaji pegawai naiknya cukup banyak ya alokasi untuk ADD menjadi berkurang, tambahnya.

Sumber keuangan
Terakait dengan turunnya ADD, Ketua Komisi 1 DPRD Boyolali, Dwi Adi Agung Nugroho mengajak semua pihak untuk mencari akar permasalahanya. ”Kita mencari akar permasalahan artinya kita ada debit dan instalasi. Perda kita tahun 12 menjadi ironis ketika dimunculkannya perda secara nominal menjadi turun, yang salah perdanya atau instalasinya atau sumbernya yang sedikit sehingga menjadi sedikit sekali.” ungkapnya.

Menegaskan apa yang disampaikan oleh Dwi, Roni Budi Sulistyo seorang aktifis NGO di Boyolali mengatakan perluanya penggalian sumber sumber keuangan yang lain seperti alokasi dana dari propinsi. Menurutnya bahwa banyak sekali pajak dan retribusi yang diterima oleh propinsi, untuk itu desa juga memiliki hak untuk mendapatkan dana.”pajak kendaraan motor itu kan yang menarik propinsi, dan pembayarnya kebanyakan juga orang desa, jadi sangat wajar kalau desa mendapatkan haknya secara proporsional” tegasnya. Kemudian roni menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mewujudkan keadilan anggaran untuk desa. ”perlu ada perbaikan anggaran daerah dengan menghilangkan dana aspirasi dewan dan dialihkan langsung ke desa” pinta roni. Selain itu beberapa terobosan peraturan juga diperlukan, ”kalau memang perda 12 malah menghambat akses hak oleh desa kenapa tidak segera kita revisi saja, toh juga tidak ada larangan kalau Boyolali berani menganggarkan lebih besar dari yang diatur PP 72” tegasnya. (dieksin 79)


Butuh KPK Daerah

Januari 11, 2010

SRB 10 Desember 2009
Peringatan hari anti korupsi ternyata juga dilakukan oleh para aktifis FORABI (Forum Rakyat Boyolali) di gedung anggota DPRD Boyolali. Kedatangan mereka di gedung dewan memang sudah cukup siang. Sekitar pukul 14:00 puluhan aktifis merangsek ke gedung dewan dan langsung masuk ke ruang ruang pimpinan, komisi dan fraksi. Berbekal sehelai kain putih bertuliskan anti korupsi mereka dengan tegas meminta anggota dewan untuk bersama sama melakukan pemberantasan korupsi di boyolali.
Demo Anti Korupsi
Yang menarik bahwa setiap anggota dewan yang ada ruang maupun di luar ruangan dengan cekatan turut memasang kain ikat kepala. Namun tak sedikit yang kaget, “ini ada apa ini?” celetuk beberapa anggota dewan yang baru. Mereka tampak bingung dengan tingkah para aktifis forabi yang memintanya memasang ikat kepala.

NurSetyanto dari forabi mengatakan bahwa dewan sesuai dengan fungsi yang dimiliki punya peran yang cukup besar untuk memberantas korupsi di Boyolali. “dia kan punya fungsi pengawasan, ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi, maka kita minta mereka untuk bekerja keras melawan korupsi” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan oleh sunardi koordinator kaukus desa forabi, “dewan harus benar benar menjalankan fungsi pengawasan, jika tidak ya uang daerah akan terkuras di korupsi. Dan yang paling penting jangan sampai dewan turut dalam konspirasi untuk korupsi” teriaknya.

Setelah pembagian ikat kepala selesai, para aktifis segera menggalandang dua pimpinan DPRD yakni ketua DPRD S Paryanto dan Wakil Ketua Thontowi Jauhari keluar gedung. Di depan gedung dewan, deklarasi anti korupsi dibacakan oleh Sinam M Sutarno selaku juru bicara aksi. 5 butir pernyataan sikap tersebebut pertama Korupsi adalah musuh bersama karena telah menyengsarakan rakyat dan menguras kekayaan negara. Oleh sebab itu perlu segera ada upaya kongkret untuk pemberantasan.

Kedua Tuntaskan kasus korupsi di Boyolali sampai akar-akarnya. Ketiga DPRD wajib melaksanakan fungsi pengawasan guna menanggulangi, menghambat dan mengikis habis korupsi di Boyolali. Keempat Segera bentuk KPK daerah, sebagai badan pemberantas korupsi di Boyolali. Kelima Mengajak semua elemen masyarakat di Boyolali untuk bersama-sama memberantas korupsi. SNM


Samiran Sambut Suro

Januari 11, 2010

SRB 21 Desember 2009
Ritual baru, digelar di desa samiran pada malam tahun baru hijriyah 1431 H. Ritual ini sendiri memang cukup aneh bagi masarakat samiran karena memang dari dulu tidak pernah ada. Iring iringan warga dengan membawa tumpeng dan air dari Gua Raja menuju Petilasan Kyai Kebokanigoro diikuti dengan Doa doa. Menurut Kepala Desa Samiran Marjuki SPDi, bahwa ritual ini selain untuk menyambut tahun baru juga untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar warga samiran mendapatkan berkah diberi keselamatan dan mendapatkan limpahan rejeki serta dijauhkan dari balak.

Sekitar pukul 21:00 di pesanggrahan Ngindo Marto atau yang akrab disebut Gua Raja, ritual dimulai oleh warga masyarakat sekitar dengan sesaji sego gunung – tumpeng jagung – yang didalamnya terdapat Nasi jagung, gomok, anyung anyung, bongko, hawuk hawuk dan jajan pasar lainnya. Prosesi selanjutnya adalah pengambilan air suci perwitosari dari sumber mata air yang ada dan dimasukan dalam gentong.

Air dan sego gunung yang sudah siap oleh warga kemudian di kirab menuju petilasan Kyai Kebokanigoro. Ratusan warga sangat antusias mengikuti arak arakan dengan menyalakan oncor –obor bambu- dan mengalunkan doa doa. NRD


Berdayakan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi

Oktober 18, 2009

Masyarakat berharap kepada pemkab Boyolali untuk kembali melakukan revitalisasi terhadap koperasi sebagai basis penguatan ekonomi Rakyat. Hal ini yang mengemuka dalam Diskusi Warga yang diselenggarakan oleh FORABI (Forum Rakyat Boyolali) dan KOMPIP (Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik) Boyolali di sebuah rumah makan sabtu kemarin.

Dalam perkembangan dewasa ini, banyak lembaga ekonomi warga yang dibangun oleh warga sendiri menunjukan perkembangan yang baik,sehingga pemerintah wajib mendukungnya, ungkap pak Gito ketua Kelompok Lumbung Dana Komunitas “Ngudi Rahayu” desa semawung andong.

Pak gito mencontohkan kelompoknya yang sudah berdiri sejak 19 tahun yang lalu ini saat inisudah memiliki aset lebih 25 juta dalam bentuk lumbung gabah 3 ton uang simpan pinjam 3 juta kambing sudah ada 11 ekor dengan bergulir sudah ada 3 (Tiga) kali guliran. “tapi bukan besarnya aset yang perlu di utamakan mas, karena yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan anggota” tandas pak gito, “kami sudah memiliki lumbung pangan, dan warga yang membutuhkan bisa meminjam dari lumbung, baru saat panen mereka mengembalikan” imbuh pak gito.

Perlu konsolidasi ekonomi warga
Sementara itu Akbarudin Arif dari KOMPIP menyampaikan bahwa dari judul acara Diskusi Warga dengan tema mengelola lumbung dana membangun ekonomi rakyat. Kata rakyat menjadi penting, lalu dengan sudut pandang rakyat apa bedanya bila bukan rakyat dan bukan koperasi. “Sebetulnya dalam beberapa hal kita percaya ada kelebihan koperasi” terang akbar. “Kita lihat dari gotong-royongnya , kolektifitasnya, atau kebersamaannya yaitu cara mengelola dan membagi keuntungannya” Imbuh Akbar.

Menanggapi yang disampaikan oleh pak gito dan akbar, Pak Mulyoto mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan fungsi sebagai pembina koperasi. “Kami mengehendaki adanya kelompok-kelompok usaha bisa dengan membentuk satu pra koperasi lalu akan kami fasilitasi, harapannya ke depan seluruh RT,RW minimal Desa ada koperasi seperti di wonogiri” tutur pak Mulyoto. Beliau juga mengatakan bahwa Sekarang dari bupati menyampaikan pinjaman dana bergulir yang memiliki usaha produktif bisa diajukan. “Ini semua merupakan program terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Boyolali” kata pak mulyoto.

Dana Terbatas
Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Amin Wahyudi yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa Boyolali mengalami kekurangan anggaran, namun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memperhatikan masyarakat. “Menyejahterakakan masyarakat adalah kewajiban mau tidak mau suka tidak suka dengan keuangan cukup tidak cukup” tegas amin. ”apabila pemerintah tidak melakukannya berarti telah melanggar undang-undang” tegas amin.

Diskusi ini mengeluarkan lima rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut : Pertama Pembangunan di Boyolali harus bertumpu kepada potensi lokal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga kekayaan yang dimiliki oleh boyolali bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kedua Pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan kelompok usaha ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat perlu digalakkan. Ketiga Pemkab wajib memfasilitasi percepatan konsolidasi ekonomi rakyat melalui Koperasi dengan menitik beratkan pada desa sebagai basis pengembangan dan RT (Rukun Tetangga) sebagai basis pemberdayaan.

Keempat Pemkab bukan sekedar memberikan bantuan keuangan bagi kelompok kelompok masyarakat, tetapi wajib membina dan memfasilitasi pencapaian visi kesejahteraan warga sehingga dana dana yang tersalurkan kepada masyarakat akan bermanfaat dan mampu mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi bukan hanya urusan bagi bagi anggaran, tetapi merencanakan dengan sungguh sungguh strategi pengembangan ekonomi warga berbekal pendanaan yang ada di masyarakat dan dukungan pemerintah.

Kelima Percepat revitalisasi Koperasi di Boyolali. Lima ini diharapkan akan menjadi arah bagi pengembangan ekonomi rakyat di Boyolali pinta sasanti rahayuningtyas sekjen forabi. “Forabi akan bersama sama dengan kelompok kelompok warga yang ada di Boyolali untuk membangun ekonomi rakyat” santi menutup pembicaraan sekaligus mengakhiri proses diskusi. SMS